Jakarta (ANTARA) – Hari Bhayangkara, yang juga dikenal sebagai HUT Bhayangkara, diperingati setiap tanggal 1 Juli. Pada tahun 2025, peringatan ini jatuh pada hari Selasa, 1 Juli, dan menjadi peringatan ke-79 sejak pertama kali ditetapkan.
Hari Bhayangkara diperingati sebagai momen kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penetapan tanggal ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946, yang menjadi dasar hukum peringatannya.
Momentum ini memiliki nilai sejarah yang mendalam dan menjadi bentuk penghormatan atas peran vital Polri dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Perjalanan Polri telah melalui lintasan panjang sejak era penjajahan Belanda hingga berkembang menjadi institusi modern seperti sekarang. Untuk memahami lebih jauh, berikut ini uraian mengenai sejarah dan latar belakang Hari Bhayangkara yang dirangkum dari berbagai sumber.
Baca juga: Cek fakta, mobil patroli polisi Lamborghini di Kelapa Gading
Sejarah Hari Bhayangkara
Mengacu pada sejumlah sumber, istilah “Bhayangkara” berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti tangguh, kuat, atau juga merujuk pada pasukan elite Kerajaan Majapahit yang ditugaskan menjaga keselamatan raja serta keamanan kerajaan.
Awal mula sejarah Hari Bhayangkara bermula ketika Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengaman khusus yang disebut Bhayangkara. Tugas utama pasukan ini adalah memastikan perlindungan bagi raja dan seluruh elemen kerajaan.
Memasuki era penjajahan Belanda, sistem keamanan mulai diperbarui dengan membentuk satuan kepolisian yang lebih modern. Anggotanya diambil dari penduduk pribumi melalui proses seleksi yang ketat.
Kepolisian modern di wilayah Hindia Belanda mulai terbentuk sekitar tahun 1897 hingga 1920. Lembaga ini menjadi cikal bakal institusi kepolisian nasional setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya.
Selama masa pendudukan Jepang, struktur kepolisian juga mengalami perubahan. Jepang mendirikan korps kepolisian yang tersebar di berbagai wilayah, di antaranya Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Sumatera di Bukittinggi, wilayah timur Indonesia di Makassar, dan Kalimantan di Banjarmasin.
Baca juga: Mutasi Polri: 4 Komjen termasuk pimpinan KPK dan BNPT berganti posisi
Kemudian, pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk lembaga Kepolisian Negara. Para pegawai pribumi yang sebelumnya bekerja di pemerintahan Jepang turut bergabung dalam pembentukan struktur kepolisian nasional ini.
Tidak lama setelah itu, tepatnya pada 29 September 1945, R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Kepolisian Negara yang pertama.
Saat itu, lembaga kepolisian masih dikenal dengan sebutan Djawatan Kepolisian Negara dan berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Namun dalam praktiknya, tanggung jawab operasional dijalankan melalui Jaksa Agung.
Momen penting dalam sejarah kepolisian nasional terjadi pada 1 Juli 1946. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menetapkan pembentukan Djawatan Kepolisian Negara melalui Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946. Tanggal inilah yang kemudian dijadikan tonggak peringatan Hari Bhayangkara.
Seiring waktu, Kepolisian Republik Indonesia mengalami berbagai dinamika dan pembaruan. Pada tahun 1969, Polri secara resmi ditetapkan sebagai satu kesatuan institusi yang berdiri sendiri. Sejak saat itu, Polri terus melakukan pembenahan demi meningkatkan profesionalisme serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga: Polri tampilkan inovasi robot pada puncak Hari Bhayangkara di Monas
Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
